Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Administrasi Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)

Putra, Fajar Surya (2023) Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Administrasi Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi). Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam "45" Bekasi.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. BAB I.pdf Download (147kB)
	Text 3. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB) | Request a copy
	Text 4. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB) | Request a copy
	Text 5. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB) | Request a copy
	Text 6. BAB V.pdf Download (46kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (983kB)

Abstract

x
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN
ADMINISTRASI DI KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN
BEKASI)
Fajar Surya Putra
Fajarsaga13@gmail.com
Institusi (Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam “45” Bekasi)
ABSTRAK
Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
telah menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan
administrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada studi
kasus pelayanan administrasi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,
dengan tujuan mengidentifikasi dampak implementasi undang-undang ini dalam
aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telah
memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan transparansi pelayanan
administrasi. Langkah-langkah seperti penyediaan informasi yang lebih mudah
diakses dan pemenuhan hak informasi bagi masyarakat telah meningkatkan tingkat
transparansi proses administrasi di Kecamatan Tambun Selatan. Selain itu, upaya
untuk mendorong akuntabilitas juga terlihat melalui adanya mekanisme pengaduan
dan penanganan keluhan yang lebih terstruktur. Partisipasi masyarakat dalam
proses pelayanan administrasi juga mengalami peningkatan. Undang-Undang
tersebut telah mendorong terciptanya ruang partisipasi bagi masyarakat dalam
mengawasi dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan layanan publik.
Melalui forum-forum partisipatif, masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam
pemantauan dan evaluasi pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait.Meskipun
demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam
implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Kecamatan Tambun
Selatan. Beberapa petugas pelayanan masih memerlukan pemahaman yang lebih
mendalam tentang aturan-aturan undang-undang tersebut, dan keterbatasan sumber
daya juga masih menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal.
Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif
tentang dampak implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dalam konteks layanan administrasi di Kecamatan Tambun
Selatan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
positif dalam perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan publik di wilayah ini
dan sejenisnya, serta mendorong perkembangan penerapan undang-undang serupa
di seluruh Indonesia.
Kata kunci: Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan
Administrasi, Transparansi, Akuntabilitas, Van Meter dan Van Horn

Actions (login required)

View Item